6 May 20180 Komentar
Ditulis oleh admin

                                                     

REVIEW RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KENDURUAN

KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar belakang

Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ini disusun  Permendagri nomor 86 tahun 2017, hasil pengendalian evaluasi untuk percepatan pencapaian kinerja sasaran perangkat daerah, peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk memberikan gambaran secara umum jenis aktivitas/kegiatan serta pelayanan publik yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kenduruan khususnya dalam mendukung program kerja dan pencapaian visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun kedepan.

Secara umum Renstra ini diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar,yaitu :

  1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun kedepan;
  2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Selain itu Renstra juga merupakan salah satu dokumen yang menjadi dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang akan di evaluasi setiap akhir tahun yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

            Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan KenduruanTahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1.        Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2.        Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015– 2019;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
  16. Peraturan  DaerahProvinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
  17. Peraturan  Daerah Kabupaten Tuban  Nomor 9 Tahun  2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban Tahun 2012 -2032;
  18. Peraturan  Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
  19. Peraturan  Daerah Kabupaten Tuban  Nomor 24  Tahun  2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  21. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69  Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi danTata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten tuban.

  1. Maksud dan Tujuan
    1. Maksud

Renstra OPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kenduruan, penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan  kinerja tahunan dan lima tahunan.

  1. Tujuan

Meningkatkan kinerja Kecamatan Kenduruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Tuban.

  1. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Review Renstra OPD Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai berikut :

BAB I.     PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringakas pengertian Renstra Perangakat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangakat Daerah, keterkaitan Renstra Perangakt Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

  1. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi, kewenangan perangakat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

  1. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan daripenyusunan Renstra Perangakat Daerah

  1. Sistematika Penulisan

Menguraiakan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangakt Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.   GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangakt daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1       Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi PD, sertauraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD dutujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2       Sumber Daya Perangakat Daerah

Memuat penjelasan ringaks tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3       Kinerja Pelayanan Perangakat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebeluumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4       Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daeerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangakat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III.  PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1       Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2       Telaahan Visi, Misi, dan Program kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah (Tabel T-B. 35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3       Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota

3.4       Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5       Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

  1.  Gambaran pelayanan PD;
  2. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kabupaten/kota;
  3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
  4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
  5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu dan hasil penentuan isu—isu strategis tersebut. Dengan demikian, Pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV.  TUJUAN DAN SASARAN

4.1       Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagiana ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V.    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini  dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI.         RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII.        KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

  1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  Selanjutnya berkaitan dengan keberadaan Desa dalam Kecamatan bahwa Desa merupakan wilayah kerja Kepala Desa di dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Susunan organisasi Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban didasarkan pada Peraturan BupatiNomor : 69 Tahun 2016  tanggal 27 Oktober 2016.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :

  1. Camat;
  2. Sekretariat  Kecamatan;
  3. Seksi Pemerintahan.
  4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;  dan
  7. Seksi Pelayanan Umum.

Adapun tugas dan fungsiKecamatan sesuai struktur organisasi adalah sebagai berikut :

  1. Kecamatan  merupakan  Perangkat  Daerah  sebagai  pelaksana  teknis  kewilayahan  yang  mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat.
  2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan dengan tipe C.
  3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  4. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas : 
    1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
    2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
    4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 
    5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
    6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
    7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
    8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
    9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
    10. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
    11. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
    12. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
    13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  5. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  6. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat kecamatan.

 Struktur Organisasi :

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Kenduruan adalah sebagai berikut :

SUSUNAN ORGANISASI

KECAMATAN

KABUPATEN TUBAN

Gambar  2.1

2.2.   Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya yang dimiliki di Kecamatan Kenduruan dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi semua sumberdaya yang ada di Kantor Kecamatan dan 9Desameliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang operasional (asset/modal). Secara rinci sumberdaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

  1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai  Kecamatan Kenduruan sampai dengan Desember 2016 sebanyak 141 (enam puluh enam) orang.  Rincian jumlah pegawai Kecamatan Kenduruan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

  1. Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian

Jumlah Orang

Pegawai Negeri Sipil Daerah

Tenaga Honorer (K1)

Tenaga Honorer tidak masuk ( K1)

Tenaga Sukwan (K2)

Tenaga Sukwan (tidak masuk K2)

  1. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No

Tingkat Pendidikan

Jumlah (Orang)

Prosentase

1

Pasca Sarjana

1

09 %

2

Sarjana

8

36 %

3

Sarjana Muda

2

09 %

3

SLTA

9

40 %

4

SLTP

1

04 %

5

SD

0

0 %

Jumlah

22

98%

  1. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No

Pangkat

Golongan

Jumlah (Orang)

1

Pembina  Tk.1

IV/b

1

2

Pembina

IV/a

1

3

Penata Tingkat I

III/d

3

4

Penata

III/c

2

5

Penata Muda Tingkat I

III/b

2

6

Penata Muda

III/a

1

7

Pengatur Tingkat I

II/d

1

8

Pengatur

II/c

8

9

Pengatur Muda Tingkat I

II/b

2

10

Pengatur Muda

II/a

0

11

Juru Tingkat I

I/d

0

 12

Juru

I/c

1

13

Juru Muda Tingkat I

I/b

0

14

Juru Muda

I/a

0

Jumlah

22

  1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel   2.4

No

Jenis Jabatan

Jumlah (Orang)

%

1

Struktural

9

-

2

Fungsional

0

-

Jumlah

9

-

  1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No

Jenis Kelamin

Jumlah (Orang)

%

1

Laki-Laki

20

90%

2

Perempuan

2

09 %

Jumlah

22

99 %

  1. Formasi Karyawan Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban

No

Unit Kerja

Jumlah

Golongan

I

II

III

IV

1

Kecamatan Kenduruan

22

1

11

8

2

2

Desa Sokogunung

-

-

-

-

-

3

Desa Jamprong

-

-

-

-

-

4

Desa Bendonglateng

-

-

-

-

-

5

Desa Sidorejo

-

-

-

-

-

6

Desa Sokogrenjeng

1

-

1

-

-

7

Desa Sidohasri

-

-

-

-

-

8

Desa Sidomukti

-

-

-

-

-

9

Desa Jlodro

-

-

-

-

-

10

Desa Tawaran

-

-

-

-

-

Jumlah

23

1

12

8

2

  1. Perlengkapan

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional di Kecamatan Kenduruan sampai akhir tahun 2016 adalah sebagai  berikut :

Tabel   2.7

NO

JENIS

BANYAKNYA

SATUAN

1

Gedung kantor

1

Unit

2

Rumah dinas Camat

0

Unit

3

Pendopo

1

Unit

4

Mushola

1

Unit

5

Kendaraan roda 4 (empat)

1

Unit

6

Kendaraan roda 2 (dua)

11

Buah

7

Mesin Ketik

0

Buah

8

Personal Komputer

10

Unit

9

Meja Kerja

14

Buah

10

Kursi kerja

10

Buah

11

Meja rapat

6

Buah

12

Pesawat telepon

1

Buah

13

Pesawat HT

1

Buah

14

Felling Cabinet    

5

Buah

15

Almari

12

Buah

16

Telpon fax

1

Buah

17

Meja Podium

2

Buah

2.3   Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Keadaan Sekarang

Kinerja Kecamatan Kenduruan tercermin dalam pencapaian sasaran - sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

  1. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. TerlaksananyaPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  3. Terlaksananya Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD;
  4. Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Perijinan;
  5. Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa;
  6. Terselenggaranya peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa.
  7. Terselenggaranya Pembinaan Kemasyarakatan

Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kecamatan Kenduruan menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel   2.8   berikut ini :

Tabel   2.8

 

NO

INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2016 - 2021

PENCAPAIAN  TARGET

TARGET

REALISASI

1

Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran

Baik

Baik

100 %

2

Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan

100 %

100 %

100 %

3

Nilai  AKIP SKPD

BB

BB

100 %

4

Nilai Indeks  Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN)

B

B

100 %

5

Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan

100 %

100 %

100 %

Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan administrasi baik

100 %

100 %

100 %

6

Prosentase desa memiliki BUMDES

100 %

100 %

100 %

7

Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

Dari 7 (Tujuh)  indikator tersebut nampak bahwa 7 (Tujuh) indikator berhasil mencapai 100 %.

Selanjutnya kinerja anggaran dan realisasinya dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.9  dibawah ini :

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Kenduruan

Tahun 2016 – 2021

Tabel  2.9

Tahun

Ke

Anggaran

Realisasi

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

1

1.549.049.919,00

1.454.786.332,00

93,91%

2

536.127.372,00

590.427.372,00

95,22%

3

492.675.436,00

611.675.436,00

99,98%

4

580.834.968,00

574.834.968,00

88,77%

5

165.000.000,00

161.750.000,00

98,03%

Rata-Rata

3.323.687.695

9.393.474.108

94,03%

Sumber data : DPA-DPPA SKPD Kecamatan Kenduruan.

Secara umum rasio antara realisasi dan anggaran pada kurun waktu 2011 – 2015 tercapai cukup baik dengan rata-rata sebesar  94,03%.  Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan pembangunan anggaran yang telah direncanakan mampu terlaksana dengan baik dan mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar 3,52%.  Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan tersebut antara lain adalah proses perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik serta kinerja aparatur yang bertanggung jawab.

Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang :

  1. Beragam masalah dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektorsehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan. Hal tersebut telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapannya kedepan dinas instansi tingkat Kabupatendalam pelaksanaan program dan kegiatan memprioritaskan pada hasil musrenbang tingkat Kecamatan.

  1. PBB  diharapkan online,  serta diberikan peta blok untuk kecamatan di masing-masing Desa, usulan perubahan mutasi kalau bisa tepat waktu, begitu juga untuk  penyampaian SPPT ke Kecamatan.

  1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan dengan indikator masih lemahnya administrasi desa/kelurahanterkait pembuatan APBDesa, RPJM Desa/Kelurahan, Monografi, SPJ ADD/DD dan lain sebagainya. Kecamatan sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan memfasilitasi. Kedepan tentu persoalan ini akan menjadi prioritas dengan memanfaatkan program dan kegiatan yang telah ada yaitu Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

  1. Belum optimalnya kinerja Aparatur Pemerintahan mengingat kondisi bangunan gedung kantor yang kurang representatif yakni terbatasnya ruangan/sempit dan bocor pada waktu hujan sehingga perlu rehab berat kantor. Diharapkan dengan rehap berat,ditambahkan ruangan untuk berkantor PKH, Pendamping Desa, PKK, Sekretariat UKS, Sekretarial Pokjanal Kabupaten sehat, ruang rapat kantor dan ruang Pelayanan Publik yang lebih representatif.

  1. Persoalan sosial di Kecamatan Kenduruan cukup banyak antara lain : Penjualan arak, maraknya peredaran dan penggunaan narkoba, kenakalan remaja, perjudian, angka kecelakaan tertinggi di Kabupaten Tuban, tingginya angka kemiskinan, tingginya kriminalitas yang perlu koordinasi lebih intensif dengan stakeholder terkait. Untuk optimalisasi penanganan perlu pembentukan satgas – satgas agar penanganan bisa berjalan lebih efektif.

  1. Potensi alam dan wilayah sangat menjanjikan tetapi belum tergarap secara optimal sehingga butuh koordinasi, fasilitasi, pendampingan kepada desa agar potensi wilayah yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2.     Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Pelayanan  publik adalah segala kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas pelayanan barang, jasa, dan  atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  16  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa pelayanan  kepada  masyarakat  oleh  aparatur  pemerintah  perlu   terus ditingkatkan  sehingga   mencapai   kualitas  yang  diharapkan.  Dan  untuk mengetahui  kinerja   pelayanan   aparatur  pemerintah   kepada  masyarakat, perlu   dilakukan  penilaian  atas  pendapat  masyarakat  terhadap  pelayanan, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Kecamatan Kenduruan  sebagai  penyelenggara pelayanan  publik  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  layanan  yang berkualitas, bersih, dan transparan. Oleh karenanya perlu upaya untuk terus meningkatkan  pelayanan  sehingga  sesuai  dengan  harapan  masyarakat sebagai  pengguna  layanan.

Kondisi tempat pelayanan didapatkan dari hasil observasi langsung di tempat pelayanan publik Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, dan hasilnya disajikan pada tabel 2.10  berikut ini:

Tabel 2.10

Kondisi Tempat Pelayanan di Kecamatan Kenduruan

No

Fasilitas

Kondisi

1

Loket Khusus Pelayanan

Ada, Kondisinya baik

2

Ruang tunggu

Ada, Kondisinya cukup

3

Kapasitas ruang tunggu

12 orang

4

Pendingin ruangan (AC/kipas angin)

Ada, Kondisinya cukup

5

Pengeras suara

Tidak ada

6

Sistem nomor antrian

Tidak Ada

7

TV di ruang tunggu

Ada

8

Pengumuman/informasi tentang prosedur pengurusan layanan(SOP)

Ada

9

Pengumuman/informasi tentang PERSYARATAN pengurusan layanan

Ada

10

Pengumuman/informasi tentang BIAYA pengurusan layanan

Ada

11

Pengumuman/informasi tentang LAMA WAKTU PENYELESAIAN pengurusan layanan

Ada

12

Kotak pengaduan/saran

Ada, kondisinya baik

13

Tempat parker

Ada, kondisinya cukup

14

Toilet untuk pengguna layanan

Ada

15

Jenis toilet untuk pengguna layanan

a. Toilet laki-laki

Ada

b. Toilet perempuan

Ada

16

Fasilitas toilet

a. Kloset duduk/jongkok

Ada, kondisinya cukup

b. Tempat air

Ada, kondisinya baik

c. Gayung

Ada, kondisinya baik

d. Kran

Ada, kondisinya baik

e. Tempat sampah

Ada, kondisinya cukup

f. Urinial

Ada, kondisinya cukup

g. Wastafel

Ada, kondisinya cukup

h. Cermin

Ada, kondisinya cukup

i. Penanda toilet

Ada, kondisinya baik

17

Ruang khusus merokok

Ada

a. Tempat duduk

Ada

b. Meja

Ada

c. Alat penghisap udara/sirkulasi udara

Ada

d. Penanda R. Smoking Area

Ada

18

Fasilitas R. Pojok Asi

Tidak  ada

a. Kursi

  ada

b. Meja

Tidak  ada

c. Westafel

 ada

d. Sabun cuci tangan

 ada

e. Penanda pojok ASI

Tidak ada

19

Spanduk/stiker/banner/dll yang berisi larangan suap/korupsi/KKN

Ada

20

Spanduk/banner/dll yang berisis Visi & Misi Kecamatan

Ada

         

Terdapat beberapa fasilitas yang kondisinya sudah baik dan memadai seperti loket, pendingin ruangan, dan ruang khusus merokok. Namun beberapa fasilitas penting lainnya justru belum tersediadiantaranya pengeras suara, sistem nomer antrian, pengumuman/informasi tentang biaya pengurusan layanan, pengumuman/informasi tentang lama waktu penyelesaian pengurusan layanan, dan ruang khusus menyusui.

Berikut ini adalah kondisi riil dari tempat pelayanan Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban:

Gambar 2.2

Tampak Depan Kecamatan Kenduruan

  • Loket khusus pelayanan

Gambar 2.3

Loket Khusus Pelayanan di Kecamatan Kenduruan

  • Ruang tunggu pelayanan

Gambar 2.4

Ruang Tunggu Pelayanan di Kecamatan Kenduruan

Gambar 2.5

Pendingin Ruangan di Ruang Tunggu Pelayanan di Kecamatan Kenduruan

Gambar 2.6

TV di Ruang Tunggu Pelayanan di Kecamatan Kenduruan

  • Pengumuman/informasi tentang pelayanan

Gambar 2.7

Informasi Tentang Prosedur/Tahapan Pengurusan Layanan di Kecamatan Kenduruan

Gambar 2.8

Informasi Tentang Persyaratan Pengurusan Layanan di Kecamatan Kenduruan

Gambar 2.9

Informasi Tentang Pencegahan Korupsi di Kecamatan Kenduruan

Gambar 2.10

Informasi Tentang Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tuban

  • Tempat parkir

Gambar 2.11

Tempat Parkir Kendaraan di Kecamatan Kenduruan

  • Toilet

Gambar 2.12

Toilet di Kecamatan Kenduruan

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

Gambar 2.13

Persentase Jawaban Responden Kecamatan Kenduruan – 9 Indikator

Top Two Boxes pada Gambar 2.13 diatas menunjukkan persentase responden yang menjawab “puas” (memilih jawaban 3 dan 4) dan Bottom Two Boxes menunjukkan persentase responden yang menjawab “tidak puas” (memilih jawaban 1 dan 2) pada setiap indikator penilaian layanan Kecamatan Kenduruan. Indikator yang memiliki persentase Top Two Boxes paling besar adalah Maklumat Pelayanan dengan persentase 97% responden, sedangkan indikator yang memiliki persentase Bottom Two Boxes paling besar adalah Waktu Pelayanan sebesar 84% responden.

Tabel  2.11

Persentase Jawaban Responden Kecamatan Kenduruan – 18 Sub Indikator

Sedangkan pada Tabel 2.11 adalah persentase responden yang menjawab puas dan tidak puas pada setiap sub indikator penilaian. Sub indikator yang memiliki persentase Top Two Boxes paling besar adalah Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan Tanggungjawab petugas dalam melayani dengan persentase masing-masing 98% responden. Sedangkan sub indikator yang memiliki persentase Bottom Two Boxes paling besar adalah Kecepatan Pelayanan dengan persentase 92% responden. Jika persentase Top Two Boxes paling besar, tidak serta merta nilai IKM-nya menjadi paling tinggi, karena nilai IKM diperoleh dari rata-rata tertimbang. 

Tabel  2.12

IKM di Kecamatan Kenduruan – 9 Indikator

Pada Tabel 2.12 ditunjukkan nilai IKM Kecamatan Kenduruan dan 9 indikator penyusunnya. Nilai IKM Kecamatan Kenduruan Tahun 2015 diperoleh sebesar 74,71, nilai tersebut masuk dalam mutu pelayanan kategori B dengan kategori kinerja Baik. Dari 9 indikator penilaian, nilai IKM berada pada rentang 74,71 hingga 84,33.  Terdapat 1 indikator yang dinilai memiliki kinerja Sangat Baik yaitu Biaya/Tarif Pelayanan. Indikator yang memiliki nilai IKM terendah adalah Penanganan pengaduan, saran, & masukan (73,75).

Tabel  2.13

IKM di Kecamatan Kenduruan – 18 Sub Indikator

Sedangkan secara lebih detail tersaji pada Tabel 2.13 yang ditunjukkan nilai IKM Kecamatan Kenduruan dan 18 sub indikator penyusunnya. Dari 18 sub indikator penilaian, nilai IKM berada pada rentang 74,71 hingga 86,25.  Ada 3 sub indikator yang dinilai memiliki kinerja Sangat Baik yaitu Kesesuaian antara biaya yang anda bayar dengan biaya yang telah ditetapkan, Kewajaran biaya, dan Transparansi biaya pengurusan layanan. Sub indikator yang memiliki nilai IKM terendah adalah Kecepatan Pelayanan (73,75).

Tabel  2.14

Tingkat Kepentingan 9 Indikator Penilaian di Kecamatan Kenduruan

Analisa hasil survei juga menunjukkan tingkat kepentingan yang diperoleh dari rata-rata terhadap ranking kepentingan pada 9 indikator penilaian layanan. Pada saat survei, responden diminta untuk memilih 5 yang dianggap penting dari 18 sub indikator yang ada, kemudian memberikan ranking 1 sampai dengan 5 terhadap 5 indikator yang terpilih tersebut. Oleh karena itu, semakin kecil nilai rata-rata kepentingan yang terdapat pada Tabel 2.14 maka dianggap semakin penting dalam mempengaruhi kepuasan responden terhadap layanan Kecamatan Kenduruan. Hasilnya menunjukkan 3 indikator terpenting dan dipilih oleh lebih dari 30 responden (syarat kecukupan data secara statistik) adalah Persyaratan pelayanan, Prosedur pelayanan, dan Waktu pelayanan. Sedangkan jika dari sub indikatornya, maka 3 sub indikator terpenting (Tabel 2.15) dan dipilih oleh lebih dari 30 responden (syarat kecukupan data secara statistik) adalah Kecepatan pelayanan, Persyaratan pengurusan layanan, dan Prosedur layanan.

Tabel  2.15

Tingkat Kepentingan 18 Sub Indikator Penilaian di Kecamatan Kenduruan

Gambar 2.14 berikut ini adalah IKM Kecamatan Kenduruan menurut tingkat pendidikan responden. Semakin tinggi pendidikan seseorang membuatnya semakin kritis, dan hal itulah yang menjadi latar belakang nilai IKM semakin rendah seiring dengan semakin tingginya pendidikan pengguna layanan di Kecamatan Kenduruan. Nilai IKM responden berpendidikan SLTA sebesar 74,71 adalah yang paling tinggi sekaligus lebih tinggi dibandingkan IKM Kecamatan Kenduruan secara keseluruhan (74,44). Sedangkan IKM responden berpendidikan diatas SLTA sebesar 76,40 dan yang paling rendah adalah IKM responden yang berpendidikan dibawah SLTA 74,44.

Gambar    2.14

IKM Kecamatan Kenduruan Menurut Tingkat Pendidikan Responden

Demikian pula ditunjukkan pada Gambar 2.15, adanya kecenderungan semakin tinggi SES seseorang membuatnya semakin kritis tidak berlaku di Kecamatan Kenduruan karena 74,71% responden berada pada SES Bawah, hanya 74,63% responden saja yang berada pada SES Menengah, dan hanya 5% responden yang berada pada SES Atas. Nilai IKM responden dengan SES Atas (79,15) lebih tinggi dibandingkan IKM responden SES Menengah (77,08) maupun SES Bawah (74,63).

Gambar  2.15

IKM Kecamatan Kenduruan Menurut Tingkat SES

I N D I K A T O R   P E N I L A I A N   T A M B A H A N

Pada survei dalam rangka Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2015, penilaian tidak hanya terhadap tingkat kepuasan layanan melainkan juga menilai beberapa indikator tambahan diantaranya:

  • Sarana, prasarana, dan atau fasilitas di tempat layanan;
  • Sistem informasi pelayanan;
  • Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
  • Jumlah petugas layanan;
  • Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
  • Komparasi penilaian antara pelayanan di Kecamatan Kenduruan dengan pelayanan publik lain di lingkup Kabupaten Tuban.

Gambar  2.16

Kelengkapan & Kondisi Fasilitas di Tempat Pelayanan Kecamatan Kenduruan

PERTAMA, tentang fasilitas di tempat layanan (Gambar 2.16). Sebagian besar responden (68%) menilai bahwa fasilitas di Kecamatan Kenduruan sudah lengkap dan sebagian besar dalam kondisi baik. Namun demikian, ada fasilitas yang perlu diperbaiki seperti: kipas angin kurang, AC tidak nyala, loket kurang memadai, dan jumlah tempat duduk di ruang tunggu kurang. Sedangkan fasilitas yang belum ada atau dianggap perlu ditambah di tempat layanan adalah: mesin fotocopy, air minum, koran, ruang khusus menyusui, dan wifi.

Gambar  2.17

Kelengkapan Informasi di Tempat Pelayanan Kecamatan Kenduruan

KEDUA, tentang informasi layanan (Gambar  2.17). Salah satu bentuk transparansi layanan publik ditandai dengan keterbukaan informasi. Informasi terkait layanan seperti tentang prosedur/tahapan, persyaratan, pencegahan korupsi, jam pelayanan, biaya/tarif, dan lama waktu penyelesaian layanan sudah seharusnya disampaikan secara terbuka oleh Kecamatan Kenduruan agar masyarakat pengguna layanan paham terhadap proses dan menghindari penyalahgunaan sekaligus menjaga integritas layanan. Beberapa informasi terkait pelayanan di Kecamatan Kenduruan diketahui keberadaannya oleh responden. Belum banyak informasi penting yang terlihat oleh responden di tempat pelayanan. Baru informasi tentang jam pelayanan yang terlihat oleh hampir 90% responden. Sedangkan informasi tentang lama waktu penyelesaian layanan, persyaratan pengurusan layanan, prosedur/tahapan pengurusan layanan, biaya/tarif layanan, serta pencegahan korupsi hanya dilihat oleh tidak lebih dari 63% responden.

Gambar  2.18

Fasilitas Kotak Pengaduan/Saran di Tempat Pelayanan Kecamatan Kenduruan

KETIGA, tentang kotak pengaduan/saran (Gambar 2.18). Kotak pengaduan/saran adalah salah satu fasilitas yang diharapkan dapat menjaring pengaduan masyarakat yang merasa tidak puas dengan layanan yang diperoleh demi perbaikan layanan. Mekanisme pengaduan masyarakat ini merupakan bagian dari pencegahan korupsi pada layanan publik. Dan hasil survei menunjukkan bahwa 92% responden mengetahui keberadaan kotak pengaduan/saran. Akan tetapi hanya 11%-nya saja yang pernah memanfaatkannya dan sebagian besar mengaku pengaduan/saran yang mereka sampaikan tidak pernah mendapatkan tanggapan.

Gambar  2.19

Jumlah Petugas di Tempat Pelayanan Kecamatan Kenduruan

KEEMPAT, tentang jumlah petugas (Gambar 2.19). Jumlah petugas sangat berpengaruh terhadap kecepatan proses penyelesaian layanan. Disaat jumlah petugas sudah tidak sebanding dengan jumlah pengajuan pengurusan yang masuk di Kecamatan Kenduruan, maka akan sangat rentan menimbulkan ketidakpuasan pengguna layanan terkait dengan kecepatan penyelesaian layanan, dan hal ini tentunya bukanlah hal yang diharapkan. Dan berdasarkan hasil survei, belum sepenuhnya dinilai mencukupi oleh pengguna layanan karena terdapat 20% responden yang menyatakan demikian.

Gambar  2.20

Kepastian Waktu Pelayanan di Tempat Pelayanan Kecamatan Kenduruan

KELIMA, tentang kepastian waktu pelayanan (Gambar 2.20). Kemampuan memberikan kepastian waktu penyelesaian layanan akan membuat masyarakat pengguna layanan yakin bahwa urusannnya akan selesai tepat waktu. Dan berdasarkan hasil survei, ada 82% respondenmenyatakan petugas memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian layanan tanpa ditanya terlebih dahulu oleh pengguna layanan, sedangkan 17% lainnya mengaku jika petugas baru memberikan kepastian saat ditanya. Bahkan 2% mengaku bahwa petugas tidak memberikan kepastian waktunya.

Gambar  2.21

Persepsi Layanan Publik di Kabupaten Tuban

KEENAM, tentang persepsi kualitas beberapa layanan publik di lingkup Kabupaten Tuban (Gambar 2.21). Pada saat survei, responden diminta untuk memberikan ranking mulai dari yang dianggap terbaik hingga terburuk terhadap 5 layanan publik. Analisa ini bertujuan untuk mengkomparasi penilaian antara pelayanan di Kecamatan Kenduruan dengan layanan publik lain di lingkup Kabupaten Tuban. Nilai yang diperoleh adalah berupa rata-rata terhadap ranking penilaian, sehingga semakin kecil nilai rata-rata rankingnya maka layanan publik tersebut dipersepsikan lebih bagus dibandingkan layanan publik lainnya. Hasilnya menunjukkan layanan di Kecamatan Kenduruan memiliki rata-rata ranking sebesar 1,59. Nilai tersebut berada pada urutan pertama. Hal ini berarti bahwa layanan di Kecamatan Kenduruan dipersepsikan lebih baik dibandingkan layanan di Puskesmas, RSUD, Dispendukcapil, maupun BPPT.

2.3.3.  Kinerja Pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa dan masyarakat.

Fungsi Kecamatan sebagai pembina dan pemberdayaan kepada Kelurahan dan Pemerintah Desa dan Masyarakat menurut :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan di Desa;
  8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
  11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Standar Satuan Harga Swakelola di Desa Tahun Anggaran 2016;

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Kenduruan maka perlu di tetapkan indikator kinerja utama. Beberapa indikator kinerja utama yang telah di tetapkan oleh Kecamatan Kenduruan antara lain :

  1. Persentase Desa/Kelurahan Beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes ;
  2. Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Beradministrasi Baik (LPMD/LPMK, PKK, Karang Taruna)
  3. Prosentase Desa/Kelurahan memiliki BUMDes
  4. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti;
  5. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel Indikator Kinerja Utama

Tabel  2.16

No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

keterangan

1.

Persentase desa/kelurahan beradministrasi baik

%

100%

82%

88%

2.

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Beradministrasi baik

%

100%

76%

94%

3.

Jumlah Desa/Kelurahan Memiliki BUMDes

Nilai

9

100%

9

4.

Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti

%

100%

62%

85%

5

Indeks Kepuasan Masyarakat

%

100%

80%

82%

  1. Tabel Persentase Desa/Kelurahan Beradministrasi Baik

Tabel 2.17

No

Kriteria

Satuan

Tahun 2016

Tahun 2017

keterangan

Target

Realisasi

Target

realisasi

1.

Persentase Desa/Kelurahan menyelenggarakan Pengelolaan administrasi Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan tentang desa/kelurahan

%

100%

82%

100%

88%

2.

Prosentase desa/kelurahan telah mengisi buku administrasi keuangan desa/kelruahan sesuai dengan ketentuan

%

100%

72%

94%

88%

3.

Prosentase desa/kelurahan telah menyusun dokumen perencanaan desa/kelurahan (RPJM Desa, RKP Desa) dengan kualitas baik

%

100%

82%

100%

94%

  1. Tabel persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Beradministrasi Baik (LPMD,LPMK,Karang Taruna, PKK)

No

Kriteria

Satuan

Tahun 2016

Tahun 2017

keterangan

Target

Realisasi

Target

realisasi

1.

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan menyelenggarakan Pengelolaan administrasi sesuai dengan ketentuan

%

100%

76%

100%

82%

2.

Prosentase Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan telah mengisi buku administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan

%

100%

71%

94%

88%

3.

Prosentase Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan telah menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik

%

100%

88%

100%

94%

  1. Prosentase Desa/Kelurahan memiliki BUMDes

Dari 9 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kenduruan 9 Desa yang sudah memiliki BUMDes sedangkan yang 9 Desa belum memiliki BUMDes mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang sudah 7 Desa yang sudah memiliki BUMDes.

  1. Tabel persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti

No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

keterangan

1.

Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti

%

100%

62%

85%

  1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Tantangan pengembangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kenduruan kedepan adalah sebagai berikut :

  1. Keterbatasan sumberdaya manusia baik secara kwantitas dan kualitas.Secara kwantitas ditandai dengan jumlah perangkat yang ada kurang memadai (dapat dilihat dari perbandingan prosentase jumlah jabatan struktural dan fungsional).Dari tabel tersebut,prosentase jabatan struktural lebih besar dari fungsional (staf) yakni 60% berbanding 40%, idealnya prosentase jabatan struktural harus lebih kecil dari fungsional. Secara kualitas dapat dilihat dari perbandingan tingkat pendidikan, mayoritas (46%) latar belakang pendidikan Sarjana,(45%) latar belakang pendidikan SLTA dan (3%) hanya mengenyam pendidikan SD dan SLTP;
  2. Keterbatasan alokasi anggaran SKPD.

Anggaran merupakan komponen penting yang menentukan tingkat sukses atau tidaknya pelaksanaan berbagai tugas dan kegiatan.Sementara kalau dilihat dari tabel anggaran dan realisasi, jumlah yang diterima SKPD Kecamatan Kenduruan cukup besar dengan nilai milyard-an rupiah. Namun demikian 90% dari alokasi anggaran tersebut merupakan belanja tidak langsung untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS. Sedangkan belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan hanya 10% dan itupun hanya bersifat belanja rutin operasional kantor.

  1. Semakin kritisnya pemikiran masyarakat Kecamatan Kenduruan sebagai dampak dari reformasi perbaikan kondisi sosial ekonomi akibat industrialisasi yang telah tumbuh pesat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah kecamatan untuk berbenah dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
  2. Keterbatasan sarana pendukung kegiatan;
  3. Berada dekat dengan pemerintahan Kabupaten Tuban yang merupakan kota industri dan perdagangan. Dampaknya tingkat kriminalitas juga cukup tinggi. Data tingkat kriminalitas dapat dilihat pada table2.20  dibawah ini :

Tabel  2.20

Tahun

Jumlah tindak kriminal

Perbandingan

Jumlah

%

2013

42

2014

30

12

04,00%

2015

47

17

36,17%

Rata-rata

77,00

5,0

06,49%

Sumber data : Polsek Kenduruan

  1. Memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu 2.483 orang/M² yang tentunya berpengaruh kepada tingkat kesulitan pelaksanaan program dan kegiatan. Data perkembangan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.21dibawah ini :

Tabel  2.21

Tahun ke

Jumlah penduduk

Perbandingan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Jumlah

%

1

15.686

15.398

31.084

2

15.606

15.165

30.769

315

1,02%

3

15.706

15.334

31.040

271

0,87%

4

15.647

15.310

30.957

83

0,26%

5

15.743

15.463

31.206

249

0,79%

Sumber Data : Kantor Badan Pusat Statistik Kab.Tuban

Sedangkan peluang pengembangannya adalah sebagai berikut :

  1. Adanya landasan hukum SOTK pemerintah kecamatan dan kelurahan;
  2. Adanya hubungan kerja dengan unsur Muspika dan Instansi Vertikal;
  3. Kondisi sosial budaya masyarakat yang cukup baik dengan nilai IPM tertinggi di Kabupaten Tuban;
  4. Posisi geografis Kecamatan Kenduruan yang strategis berada di pusat pemerintahan Kabupaten Tuban;
  5. Industrialisasi yang berkembang pesat di Kabupaten Tuban.

2.4.1.    Tantangan dan Peluang Pengembangan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Pelaksanaan penyelenggaraan Tugas Umum Pemeritahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah antara lain adalah :

  1. Kerjasama antar daerah;
  2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
  3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
  4. Pembinaan batas wilayah;
  5. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
  6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
  7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  8. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

  1. Tantangan pengembangan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

  1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai/perangkat di kecamatan dan desa/kelurahan di bandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani;
  2. Masih rendahnya kualitas aparatur pemerintah Desa/Kelurahan dalam implemintasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
  3.  Kewenangan dan dana yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Kecamatan;
  4. Cakupan wilayah dan karakteristik masyarakat perkotaan yang heterogen;
  5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
  6. Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta penganguran

  1. Peluang Pengembangan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
  1. Luas wilayah serta potensi yang dapat di kembangkan;
  2. Kewenangan dan dana besar yang di berikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kecamatan;
  3. Semakin meningkatnya penegakan hukum di segala bidang;
  4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;
  5. Dinamika pembangunan di perkotaan dan pedesaan yang pesat dan komplek.

2.4.2.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Dalam menentukan prioritas pembenahan kinerja yang harus dilakukan, digunakan pendekatan melalui diagram yang menggambarkan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan secara bersama-sama, sehingga dapat menunjukkan indikator mana saja yang mendapatkan prioritas utama untuk dibenahi ataupun ditingkatkan kinerjanya karena memiliki tingkat kepentingan tinggi namun tingkat kepuasannya rendah.

Gambar 2.22

Prioritas Pembenahan Kinerja – Indikator

Pada gambar prioritas pembenahan kinerja Kecamatan Kenduruan (Gambar 2.22) terdapat 1 indikator pelayanan yang masuk dalam kuadran prioritas utama pembenahan, yaitu:

  1. Waktu pelayanan

Sedangkan pada kuadran prioritas pembenahan selanjutnya, terdapat 5 indikator pelayanan namun semuanya memiliki respon kepentingan tidak mencukupi (< 30 responden) sehingga hanya dapat digunakan sebagai indikasi dan belum bisa menjadi alat untuk mengambil keputusan. Kelima indikator tersebut adalah:

  1. Kompetensi pelaksana
  2. Perilaku pelaksana
  3. Maklumat pelayanan
  4. Produk spesifikasi jenis pelayanan
  5. Penanganan pengaduan, saran, & masukan

Gambar  2.23

Prioritas Pembenahan Kinerja – Sub Indikator 

Pada Gambar 2.23 terdapat 3 sub indikator pelayanan yang masuk dalam kuadran prioritas utama pembenahan, namun terdapat 2 sub indikator yang memiliki respon kepentingan tidak mencukupi (< 30 responden) sehingga sub indikator yang masuk dalam prioritas utama pembenahan adalah sbb:

  1. Kecepatan pelayanan
  2. Kesesuaian antara persyaratan dengan jenis layanan
  3. Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan

Sedangkan pada kuadran prioritas pembenahan selanjutnya, terdapat 8 sub indikator pelayanan namun semuanya memiliki respon kepentingan tidak mencukupi (< 30 responden) sehingga hanya dapat digunakan sebagai indikasi dan belum bisa menjadi alat untuk mengambil keputusan. Sub indikator tersebut adalah:

  1. Kedisiplinan petugas dalam melayani
  2. Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani
  3. Keadilan petugas dalam melayani
  4. Kemampuan petugas dalam melayani
  5. Variasi atau kelengkapan jenis layanan
  6. Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani
  7. Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan
  8. Kecepatan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat

2.4.3.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa dan masyarakat

Kecamatan Kenduruan dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam pengembangan Kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan kedepan yang akan dihadapi baik itu tantangan dan permasalah dari internal maupun external Kecamatan Kenduruan sendiri, akan tetapi permasalahan dan tantangan tersebut harus dihadapi dan kita anggap sebagai tantangan untuk menjadikan Kecamatan Kenduruan secara umum dan Desa/Kelurahan secara khusus menjadi lebih baik dalam rangka pelayanan dan pemberdayaan kepada masayrakat.

  1. Tantangan Pengembangan Kinerja pembinaan dan pemberdayaan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat antara lain :

  1. Belum siapnya khususnya penyelenggara Pemerintahan Desa dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Masih rendahnya kualitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
  3. Rendahnya kualitas SDM Masyarakat Desa dan Kelurahan;
  4. Besarnya jumlah keluarga miskin di desa/kelurahan;
  5. Banyaknya infrastruktur desa dan kelurahan yang rusak dan belum memadai;
  6. Tingkat partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan dalam dalam pelaksanaan pembangunan yang belum optimal.

  1. Peluang Pengembangan kinerja pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat

  1. Terbitnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju pembangunan desa yang mandiri;
  2. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
  3. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan kelurahan serta kelembagaan dalam pembangunan di desa/kelurahan;
  4. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintah desa dan masyarakat;
  5. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
  6. Banyaknya potensi di desa/kelurahan yang dapat di kembangkan;
  7. Tersedianya anggaran.

.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

  1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kenduruan

Berdasarkan informasi gambaran pelayanan Kecamatan Kenduruan di Bab terdahulu, berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan  Kenduruan :

  1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel;
  2. Tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan yang lebih baik;

3.   Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa;

4.   Penanganan persoalan sosial (pemberantasan narkoba, gender, kenakalan remaja  judi dll) yang belum optimal;

  1. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan;
  2. Potensi wilayah belum tergarap dengan baik.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Mengacu pada Peraturan daerah no. 24 / 2016 tentang Rencana Pembangunan Kinerja Daerah pada Misi 2 dan Misi 4 Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021, dapat disampaikan hal – hal sebagaimana berikut :

Visi Kabupaten Tuban 2016-2021; “Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera”.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Religius       

yaitu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.

BERSIH       

Sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang transparan, akuntabilitas dan mampu memberikan satisfied public services (layanan publik yang memuaskan) guna meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan pasti

MAJU

Ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan  yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Maju yang dimaksud adalah kondisi daerah yang dinilai berdasarkan berbagai indikator, yaitu: indikator sosial, ekonomi, hukum, dan politik.

  1. Indikator sosial yang digunakan untuk mengukur kemajuan adalah pada kualitas sumber daya manusia dan kependudukan. Kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: kualitas pendidikan, derajad kesehatan, dan daya beli. Selain itu, Kabupaten Tuban yang maju masyarakatnya juga didukung oleh kepribadian dan berakhlak mulia. Sedangkan kependudukan erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali, pemerataan pembangunan, dan pelayanan sosial yang lebih baik;
  2. Indikator ekonomi dapat menggambarkan kemajuan Kabupaten Tuban yang tercermin melalui tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Lembaga ekonomi juga tertata dan berfungsi dengan baik sehingga mendukung perekonomian dengan optimal. Selain itu, daerah yang maju juga ditandai dengan perekonomian yang stabil;
  3. Kemajuan Kabupaten Tuban juga ditandai dengan jaminan hukum dan penyelenggaran politik yang baik serta mantap. Masyarakat yang maju ditandai dengan tingginya partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, maupun dalam hukum. Selain itu juga terdapat pemenuhan hak-hak masyarakat, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupannya. Pencapaian Kabupaten Tuban yang maju juga

didukung oleh suatu tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang baik (clean government), sehingga dapat menjalankan pelayanan prima (excellent service) kepada publik.

SEJAHTERA         

Dalam istilah umum sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjukkan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan misi :

  1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerkunan antar umat beragama;
  2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan bersih;
  3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan;
  4. Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif;
  5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Program – program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2016-2021 adalah sebagaimanaberikut :

MISI 1:Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama

Pembangunan diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya luhur, toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, etika pembangunan serta mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

Program Prioritas :

  1. Peningkatan peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan;
  2. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;
  3. Peningkatan kualitas keberagaman dan kerukunan umat beragama melalui peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan forum komunikasi lintas agama.

Program unggulan :

  1. Peningkatan sarana prasana peribadatan,  TPQ dan lembaga keagamaan lainnya beserta sumberdaya penunjangnya

MISI2 :Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang baik, kreatif dan bersih

Program Prioritas:

  1. Implementasi E – Government, kedalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
  2. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif lainnya
  3. Peningkatan kualitas SDM aparatur

Program unggulan:

  • Perbaikan sistem remunerasi tambahan penghasilan PNS berdasarkan kinerja secara bertahap;
  • Peningkatan profesionalitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional secara bertahap;
  • Peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan;
  • Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis pada indeks kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  • Peningkatan komunikasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat serta peningkatan akses dan distribusi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat;
  • Peningkatan pembangunan pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis teknologi informasi (smart city)
  • Peningkatan kinerja pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
  • Peningkatan kreatifitas dan inovasi aparatur untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik;
  • Peningkatan peranserta masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan.

MISI 3:Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah

Program Prioritas :

  1. Peningkatan pembangunan prasarana sarana umum (PSU) utamanya ketersediaan perumahan, sanitasi, jaringan drainase dan pelayanan persampahan melalui kerjasama dengan swasta dan masyarakat.
  2. Peningkatan pembangunan lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati melalui pemantapan regulasi dan manajemen kelembagaan.

Program unggulan:

  • Gerakan penanaman sejuta pohon dan pengembangan biopori
  1. Penyediaan dan pengelolaan air baku, konservasi sungai dan sumber daya air lainnya
  2. Pemantapan sistem tanggap darurat bencana terpadu antara pemerintah, masyarakat dan swasta

Program unggulan:

  • Mewujudkan Desa Tangguh Bencana
  1. Pengendalian bajir

Program unggulan:

  • Pembangunan / Normalisasi Sungai dan Saluran Air.
  1. Pengendalian pemanfaatan ruang
  2. Evaluasi penataan ruang yang disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi

MISI4 :Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif

Program Prioritas :

8. Peningkatan produktifitas sektor pertanian

Program unggulan:

  • Revitalisasi pertanian dari hulu sampai hilir
  • Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian
  • Peningkatan layanan dan keandalan waduk, jaringan irigasi dan  pompanisasi pertanian
  • Peningkatan pembangunan jalan usaha tani
  • Pemanfaatan teknologi pengolahan pasca panen
  • Pengembangan populasi ternak dan sentra peternakan
  • Percepatan pengembangan kawasan minapolitan
  • Peningkatan produksi perikanan

9.   Peningkatan nilai tambah potensi unggulan daerah;

10. Peningkatan pembangunan sektor industri manufaktur, industri besar dan industri kecil menengah;

11.Peningkatan dan pemantapan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka penguatan konektivitas antar wilayah yang merata dan seimbang;

Program unggulan:

  • Pembangunan Jalan Lingkar Kota

12.Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi;

13.Peningkatan pembangunan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

14.Peningkatan kewirausahaan UMKM, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan sektor informal;

15.Peningkatan ketahanan pangan;

16.Peningkatan kinerja perdagangan yang efisien dan dinamis;

17.Peningkatan pembangunan kepariwisataan berbasis budaya lokal melalui pemberdayaan masyarakat, kerjasama investasi dan pengembangan destinasi wisata beserta fasilitas pendukungnya;

Program unggulan:

  • Pembangunan dan Pengembangan Wisata, Wisata Religi dan Wisata Alam;
  • Pengembangan desa wisata kerajinan dan wisata agro

18.Peningkatan kinerja investasi dan pelayanan perijinan penanaman modal melalui PTSP;

19.Pengembangan potensi ekonomi kreatif;

20.Pengendalian pemanfaatan sektor pertambangan dan energy.

MISI5 :         Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata danberkeadilan

Pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan sarana prasarana olah raga dan peningkatan peran serta dan kreatifitas pemuda, peningkatan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.

Program Prioritas :

  1. Pemenuhan hak penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas melalui program peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dasar.

Program Unggulan:

  • Program pendidikan gratis 9 tahun bagi warga miskin “sekolah itu mudah”
  1. Peningkatan budaya baca masyarakat melalui fasilitasi layanan perpustakaan daerah dan desa
  2. Peningkatan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan dan teknologi
  3. Peningkatan gizi dan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan akses dan kemudahan pelayanan kesehatan.

Program Unggulan:

  • Peningkatan Sistem Jaringan Kesehatan Masyarakat; dan
  • Peningkatan jumlah dan kualitas Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
  1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS menuju kualitas hidup yang lebih layak dan sehat

Program unggulan:

  • Pembangunan rumah tidak layak huni, jamban keluarga
  • Desa berstatus ODF (Open Defication Free) desa berstatus bebas dari buang hajat sembarangan
  1. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan dan penguatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak utamanya traficking dan kekerasan terhadap anak;
  2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pedesaan;
  3. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang produktif, berketrampilan dan berkeahlian.

ProgramUnggulan:

  • Peningkatan akses, kualitas tenaga kerja dan fasilitasi pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan menuju Tuban bebas masalah Ketenagakerjaan (Full Employment) dengan kerjasama Pihak Sekolah Kejuruan, Perguruan Tinggi dan pelaku usaha (swasta).
  1. Peningkatan partisipasi pemuda dan olah raga melalui pengembangan prestasi dan wirausaha

Program unggulan :

  • Pembangunan Sport Center

3.3.   Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

         - Tidak ada –

3.4.   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

         - Tidak ada _

3.5.   Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan pada analisa data-data yang ada terkait serta berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban 2016-2021 maka dapat ditentukan isu-isu strategis di Kecamatan Tuban berdasarkan tugas dan fungsi :

  1. Isu Strategis Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yangbaik, kreatif dan bersih

Adanya era otonomi daerah dimulai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbarui dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 serta diperbarui lagi dengan Undang-undang no. 23 tahun 2014 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan perannya dalam menyongsong pembangunan daerah yang lebih memperhatikan potensi dan keunggulan lokal. Semangat otonomi daerah salah satunya adalah perbaikan kinerja birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.Untuk itu perlu perbaikan yang menyeluruh (komprehensif) baik meliputi sistem administrasi pemerintahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi informasi yang dikenal sebagai electronic government (E-Government) dalam sektor publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

  1. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kenduruan

Dengan membreak down Misi 2 Bupati dan Wakil Bupati Terpilih,

Misi ke 2 :Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih.

Tujuan misi 1:Mewujudkan pelayanan publik prima

  • Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Kenduruan;
  • Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Kenduruan;

Tujuan misi 2: Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Kenduruan secara efektif, transparan dan akuntabel

  • Meningkatkan akuntabilitas kinerja;

Misi ke 2Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 :

Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih

Indikator Sasaran

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan  dan kinerja pelayanan publik

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan

Nilai AKIP

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public

Nilai IKM terhadap kinerja pelayanan publik Pemerintah Daerah

Persentase Desa dengan tata kelola baik

Visi Kecamatan Kenduruan : Terwujudnya Pelayanan Prima, Mudah, Cepat, Transparan, Berkualitas dan Memikat Hati yang religius di Kecamatan Kenduruan

Misi Kecamatan Kenduruan : Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Kenduruan secara efektif, transparan dan akuntabel.

Tabel  2.23

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Terwujudnya pelayanan yang prima

Meningkatnya  kualitas Pelayanaan Publik Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100

100

100

100

100

Nilai AKIP Kecamatan

CC

B

B

BB

BB

2

Terwujudnya  Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik

Meningkatnya   Kualitas tata kelola pemerintahan desa

Prosentase Desa beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes

60

70

80

90

100

Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan adminstrasi baik

60

70

80

90

100

Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan

2

9

9

9

9

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

  1. Strategi dan Kebijakan

Indikator Sasaran

Terwujudnya pelayanan yang prima

Meningkatnya  kualitas Pelayanaan Publik Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Peningkatan kinerja Pemerintahan

Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Kualitas keamanan dan ketertibanMasyarakat

Peningkatan Keamanan dan ketertiban masyarakat

Nilai AKIP Kecamatan

Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraanPemerintahan Desadalam Pelayanan Masyarakat

Penataan Kelembagaan dan peningkatan kualitas Aparatur secara efektif

Terwujudnya  Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik

Meningkatnya   Kualitas tata kelola pemerintahan desa

Prosentase Desa beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerja sama desa

Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan adminstrasi baik

Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pelayanan Masyarakat

Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik

Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan

Prosentase desa memiliki BUMDes

Peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

  1. .Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan

Penjabaran arah dari keseluruhan perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan sebagaiberikut :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
  1. Penyediaan Jasa Perkantoran;
  2. Penyediaan Peralatan Perkantoran;
  3. Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran;
  4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
  5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya  Aparatur,meliputi kegiatan :

a.  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

b.  Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur;

  1. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD:
  1. Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja;
  2. Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah;
  1. Program Peningkatan Kualitas Perijinan
  1. Kegiatan Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan;
  1. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;

b. Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa.

  1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa
  1. Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa.
  1. Program Pembinaan Kemasyarakatan
    1. Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan;
    2. Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah.
    3. Kegiatan Operasional Kelurahan  (14 kelurahan)

Program Per Sasaran

Tabel   2.25

No

Program

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan

1.1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya  Aparatur

1.3

Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD

1.4

Program Peningkatan Kualitas Perijinan

1.5

Program Pembinaan Kemasyarakatan

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) kecamatan.

2.1

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa

2.2

Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat

Misi

Tabel   2.26

No

Misi

1

Mewujudkan Pelayanan Publik Prima

2

Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan  Kenduruan  Secara Efektif, Transparan dan Akuntabel

Tujuan

Tabel   2.27

No

Tujuan

Misi 1 : Mewujudkan Pelayanan Publik Prima

1.1

Terwujudnya pelayanan yang prima

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Desa yang baik

2.1

Terwujudnya  Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik

Sasaran

Tabel   2.28

No

Sasaran

Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan yang prima

.

1.1

Meningkatnya  kualitas Pelayanaan Publik Kecamatan

Tujuan 2 : Terwujudnya  Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik

2.1

Meningkatnya   Kualitas tata kelola pemerintahan desa

Indikator Sasaran

Tabel   2.29

No

Indikator Kinerja

Satuan

IKU

Sasaran 1 : Meningkatnya  kualitas Pelayanaan Publik Kecamatan

1.1

Nilai Indeks  Kepuasan  Masyarakat (IKM)

79.00

1.2

Persentase pelanggaran dan pengaduan yang ditindaklanjuti

100 %

1.3

Nilai AKIP Kecamatan

B

Sasaran 2 :Meningkatnya   Kualitas tata kelola pemerintahan desa.

2.1

Persentase desa beradministrasi baik ( yang menyusun APBDes dan LPJ  tepat waktu) sesusai Perbub no. 2 tahun 2016

100 %

2.2

Persentase  lembaga kemasyarakatan desa ( PKK, LPM, Karang Taruna dan BUMDes) beradministrasi baik

100 %

Target Indikator Sasaran

Tabel   2.30

No

Indikator Kinerja

2017

2018

2019

2020

2021

1.1

Indeks Kepuasan Masyarakat

74,50

74,85

75,00

79.00

80.00

1.2

Persentase    pelanggar an dan pengaduan    yang di tindak    lanjuti

100

100

100

100

100

1.3

Nilai AKIP SKPD

CC             60

B             67,50

B            68

B             69

BB             71

2.1

Persentase desa beradministrasi baik sesuai ketentuan  Permendagri  dan Permendes

60

70

80

90

100

2.2

Persentase  lembaga  kemasyarakatan  desa  beradminist rasi baik

 Waktu

60

70

80

90

100

2.3

Jumlah  BUMDes yang terbentuk  pada tingkat kecamatan

2

9

9

9

9

  1. Indikator Kinerja
  1. Nilai IKM Kecamatan;
  2. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti;
  3. Nilai AKIP Kecamatan;
  4. Persentase desa beradministrasi baik sesuai ketentuan  Permendagri  dan Permendes
  5. Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Beradministrasi Baik (LPMD/LPMK, PKK, Karang Taruna);
  6. Jumlah  BUMDes pada tingkat Kecamatan

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Idikatif

  1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan;
  2. Meningkatnya   Kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Tabel   2.37          Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  Tahun 2016-2021

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KECAMATAN KENDURUAN

Tujuan

Indikator  Tujuan

Target   Akhir Renstra   ( Tahun 2021)

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja

Program dan kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan                         (Output )

Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

 Lokasi

Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5

2017

2018

2019

2020

2021

Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD                    ( Tahun ke V )

Target

 Rp (000)

Target

 Rp (000)

Target

 Rp (000)

Target

 Rp (000)

Target

 Rp (000)

Target

 Rp (000)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Terwujudnya Pelayanan Prima

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

BB            85

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan

Nilai AKIP Kecamatan

CC             60

B             67,50

B            68

B             69

BB             71

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)

80

307.097

80

337.806.700

80

371.587.370

80

408.746.107

80

449.620.718

80

1.874.857.895

Kec. Kenduruan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Surat Keluar (surat)

1200

15.000.000

1.20

16.500.000

1.200

18.150.00

1.200

19.965.000

1.200

21.961.500

6000

91.576.500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah  Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (jenis)

2

43.8000.00

2

48.180.000

2

52.998.000

2

58.297.800

2

64.127.580

10

267.403.380

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Tahun)

1

6.000.000

1

6.600.000

1

7.260.000

1

7.986.000

1

8.784.600

5

36.630.600

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah  Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)

13

3.000.000

12

3.300.000

12

3.630.000

12

3.993.000

12

4.392.300

60

18.315.300

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (orang)

15

65.897.000

15

72.486.700

15

79.735.370

15

87.708.907

15

96.479.798

15

402.307.775

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah  Jasa Kebersihan Kantor (orang)

6

63.000.000

6

69.300.000

6

76.230.000

6

79.735.370

6

92.238.300

30

384.621.200

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah  Alat Tulis Kantor (Tahun)

1

12.000.000

1

13.200.ooo

1

14.520.000

1

15.972.000

1

17.569.200

5

73.261.2000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (Tahun)

1

12.000.000

1

13.200.000

1

14.520.000

1

15.972.000

1

17.569.200

5

73.261.200

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tahun)

1

4.800.000

1

5.280.000

1

5.808.000

1

6.388.000

1

7.027.680

5

29.304.480

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis bacaan)

2

3.600.000

2

3.960.000

2

4.365.000

2

4.791.6000

2

5.270.760

10

21.978.360

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan (Tahun)

1

18.000.000

1

19.800.000

1

21.780.000

1

23.958.000

1

26.353.800

5

109.891.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang diikuti (Tahun)

1

6.000.000

1

6.600.000

1

7.260.000

1

7.986.000

1

8.748.000

5

36.630.000

Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah jasa administrasi perkantoran, 11 orang non PNS, 1 rekening telepon, 1 rekening air, 3rekening listrik (jasa)

1 

4.800.000

1

5.280.000

1

5.808.000

1

6.388.000

1

7.027.680

5

29.304.480

Penyediaan Peralatan Perkantoran

Jumlah Peralatan Perkantoran (Peralatan )

95 

173.000.000

95

190.3000.000

95

209.330.000

95

230.263.000

95

253.289.300

475

1.056.182.300

Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran (jenis)

1 

1

5.500.000

1

6.050.000

1

5.655.000

1

7.320.000

5

30.525.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah  Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Jenis)

3

52,000

3

57,200

3

62,920

3

69,212

3

76,133

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi (%)

97

95

173.000.000

95

190.3000.000

95

209.330.000

95

230.263.000

95

253.289.300

475

1.056.182.300

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara (unit)

1 

1

5.500

1

6.050

1

5.655.

1

7.320

5

30.525

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor (unit)

3

10.000.

3

13.000

3

12.100

3

13.310

3

14.641

15

61.051

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah  Kendaraan Dinas/Operasional (unit)

12

38.000

12

41.800

12

45.980

12

50.578

12

55.635.800

60

231.993.800

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah  Perlengkapan Gedung Kantor (Tahun)

1

6.000

1

6.600

1

7.260

1

7.986

1

8.784

5

36.630

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Jumlah  Meubelair yang dipelihara (Tahun)

1

5.000

1

5.500

1

6.050

1

6.655

1

7.320.500

5

30.525.500

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan (%)

100

95

18.955

95

20.850.500

95

22.935.550

95

25.229.105

95

27.725.016

475`

115.722.171

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (stel)

33

11.275

33

12.402.500

33

13.642.750

33

15.007.025

33

16.507.728

165

68.835.003

Pengadaan Pakaian Olah Raga

Jumlah Pakaian Olah Raga (stel)

0 

0

0

0

0

0

Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur Pemerintah Daerah

Jumlah Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur Pemerintah Daerah (kali)

48

7,680,000

48

8.448

48

9.292.800

48

10.222.080

48

11.224.288

240

46.887.168

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur 22 PNS dan 9 Non PNS (orang)

Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD

Nilai  AKIP SKPD

99

75

40,000,000

75

44,000,000

75

48,400,000

75

53,240,000

75

58,564,000

375

244,204,000

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renja, Perubahan Renja dan Penetapan Kinerja)

3

15,000,000

3 

16.500

3

18.150

3

19.965

3

21.961.500

15

91.576.500

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dokumen Laporan Keuangan (Prognosis, Tribulan, Semesteran, RFK dan Akhir Tahun)

9

10,000,000

9

11.000

9

12.100

9

13.310

9

14.641

45

61.050

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen Laporan Kinerja (LKPJ, LKjIP, LPPD)

3

15,000,000

3

16.500

3

18.150

3

19.965

3

21.961.500

15

91.576.500

Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja

Jumlah dokumen Renja, Penetapan Kinerja, LKPJ, LAKIP, LPPD, Monev                     ( dokumen)

Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah

Jumlah dokmen dan juumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia (dokumen)

Terwujudnya Pelayanan yang Prima

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan

B      (76,88)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan

73,25

74,60

74,80

74,90

75,0

Program Peningkatan Kualitas Perijinan

Nilai Indeks  Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN)

 100

78

82,800

79

91.800

79

100.188

79

110.206.800

79

121.227.480

394

505.502.280

Kegiatan Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan

Jumlah jenis  ijin yang diterbitkan reklame, IMB, HO, SITU dan ijin keramaian (ijin)

1

82,800

1

91.080

1

100.188

1

110.206.800

1

121.227.480

5

505.502.280

Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Persentase tersusunnya Peraturan Desa tentang RPJMDes dan RKPDes.

##

Meningkatnya kualitas tata kelola  pemerintahan desa

Prosentase Desa beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes

60%

70%

80%

90%

##

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa

Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)

N/A

60

18.000

70

19.800

70

21.780

70

33.958

70

26.353.800

340

109.891.900

Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan administrasi baik

Prosentase Desa telah menetapkan peraturan tentang keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)

N/A

60

70

80

90

100

100

Prosentase desa dengan penggunaan keuangan desa seusai dengan ketentuan (%)

N/A

60

70

80

90

100

100

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa (kali)

9

9.000

9

9.000

9

10.980

9

11.797

9

13.176.900

45

54.954.900

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa

Jumlah Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (kali)

9

9.000

9

9.900

9

10.890

9

11.979

9

13.176.900

45

54.945.900

Program peningkatan kualitas perencanaan desa

Prosentase desa telah menyusun dokumen perencanaan desa (RPJM Desa, RKP Desa) dengan kualitas baik (%)

Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Desa

Jumlah fasilitasi perencanaan desa yang dilaksanakan (kali)

Prosentase lembaga kemasyarakatan desa beradministrasi baik

60%

70%

80%

90%

100%

Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa

Prosentase desa memiliki BUMDES (%)

9.000

70

9.900

80

10.890

90

11.979

100

13.176.900

100

109.891.800

Prosentase UPK dengan kriteria baik (%)

70

80

90

100

100

Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa

Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyaakat desa  (desa)

9

9.000

9

9.900

9

10.890

9

11.979

9

13.176

45

109.891.800

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan

Persentase pelanggaran masyarakat yang ditindak lanjuti

##

##

##

##

##

Program Pembinaan Kemasyarakatan

Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

N/A

60

18.000

70

18.000

80

26.300

90

29.930

100

33.923

100

133.153

  1. AB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2016-2021, maka Indikator Kinerja Kecamatan Kenduruan 2016-2021 beserta targetnya adalah sebagaimana tabel 2.38 berikut :

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target  Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Indeks Kepuasan Masyarakat

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nilai AKIP Kecamatan

CC

B

B

BB

A

2

Prosentase Desa beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes PDT (%)

60%

60%

70%

80%

90%

100%

Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan administrasi baik

60%

60%

70%

80%

90%

100%

Jumlah BUMDes pada tingkat Kecamatan 

2

9

9

9

9

Tabel   2.38

INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA HASIL (DALAM RKA/DPA OPD)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah adalah merupakan bentuk rencana program kerja peningkatan peran kinerja yang disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis dengan mengacu pada kajian dan analisis terhadap visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tuban untuk jangka waktu 2016 – 2021.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, acuan dan tolok ukur kinerja Kecamatan sebagai OPD.  Oleh karena itu substansi dan muatan Renstra OPD dibatasi hanya pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dibiayai.

Dengan mempertimbangkan potensi, sarana dan prasarana serta kemampuan yang ada menjadi pendorong dalam mewujudkan sasaran sesuai program yang telah ditetapkan.Sudah barang tentu keberhasilan pembangunan tidak akan tercapai dengan kerja sebagian pihak.  Oleh sebab itu dukungan dan kerjasama serta peran aktif seluruh komponen pemangku kepentingan yang ada merupakan faktor pendukung tercapainya tujuan pembangunan tersebut.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kenduruan ini disusun agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam perencanaan maupun pelaksanaaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

  BUPATI  TUBAN

H. FATHUL HUDA

TIM PENYUSUN RENSTRA KECAMATAN KENDURUAN

TAHUN 2016-2021

No

Nama

Jabatan

Dalam Tim

Tanda Tangan

1

Drs. JOKO PURNOMO

Ketua

1.

2

JURI, SE

Sekretaris

2.

3

NGASIRUN,SE

Kelompok Kerja

3.

4

DJOKO RIJANTO

Kelompok Kerja

4.

5

LIK MARSUGONDO

Kelompok Kerja

5.

6

K U R D I, SE

Kelompok Kerja

6.

7

AGUS RIANTO

Kelompok Kerja

6.

8

AGUSTINA TRI ASTUTI,SE

Kelompok Kerja

                  8.

9

ARDIAN SULENDRA, SE

Kelompok Kerja

9.

REVIEW RENSTRA KECAMATAN KENDURUAN

TAHUN 2016 – 2021

PEMERINTAHAN KABUPATEN TUBAN

KECAMATAN KENDURUAN

TUBAN 2016-2021

Jl. BloraNo. 01( (0356) 551013